Informasi Setiap Saat

Rencana Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah dokumen perencanaan strategis dan operasional tahunan yang memuat program, kegiatan, target kinerja, dan alokasi anggaran yang akan dilaksanakan oleh PPID suatu Badan Publik dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Berita Acara Forum Konsultasi Publik (BA FKP) adalah dokumen resmi yang merekam seluruh jalannya dan hasil dari sebuah Forum Konsultasi Publik. Ini adalah bukti formal bahwa FKP telah dilaksanakan dan menjadi catatan atas kesepakatan, masukan, rekomendasi, serta komitmen yang dihasilkan dari forum tersebut.

SK Humas adalah dokumen resmi yang memberikan dasar hukum dan kewenangan bagi seseorang atau unit kerja untuk menjalankan tugas dan fungsi kehumasan dalam sebuah organisasi.

SOP Pengujian Tentang Konsekuensi atau yang lebih dikenal sebagai SOP Uji Konsekuensi (Consequence Test) adalah dokumen panduan yang berisi langkah-langkah sistematis dan baku yang harus diikuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan unit terkait dalam sebuah Badan Publik untuk mengevaluasi dan menentukan apakah suatu informasi dapat dikategorikan sebagai "informasi yang dikecualikan" (rahasia atau tidak dapat diakses publik)

SOP Pengelolaan Permohonan Informasi adalah dokumen panduan yang berisi langkah-langkah dan prosedur baku yang harus diikuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan seluruh unit kerja dalam sebuah Badan Publik ketika menerima dan menindaklanjuti permohonan informasi dari masyarakat

SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi adalah dokumen panduan yang berisi langkah-langkah dan prosedur baku yang harus diikuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Atasan PPID dalam sebuah Badan Publik ketika menerima pengajuan keberatan dari pemohon informasi

SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi adalah Standar Operasional Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi merujuk pada Standar Operasional Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP). Ini adalah dokumen pedoman yang mengatur langkah-langkah sistematis dan baku yang harus diikuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan seluruh unit kerja terkait dalam sebuah Badan Publik untuk: 1. Menetapkan (menyusun awal) Daftar Informasi Publik (DIP), 2. Memutakhirkan (memperbarui secara berkala) DIP tersebut.

SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan adalah dokumen panduan yang berisi langkah-langkah dan prosedur baku yang harus diikuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan unit-unit terkait dalam sebuah Badan Publik untuk mengelola dan mendokumentasikan informasi yang telah ditetapkan sebagai "dikecualikan" (rahasia atau tidak dapat diakses publik)

SOP Pendokumentasian Informasi Publik adalah dokumen resmi yang mengatur secara sistematis langkah-langkah dan prosedur baku yang harus diikuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan seluruh unit kerja dalam sebuah Badan Publik dalam proses pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penyusunan informasi publik.

SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik adalah dokumen resmi yang berisi serangkaian langkah, prosedur, dan pedoman baku yang harus diikuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan/atau unit kerja terkait dalam sebuah Badan Publik ketika menghadapi sengketa informasi publik

Laporan Hasil PBJ adalah singkatan dari Laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa. Dokumen ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan rangkuman dari seluruh proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan oleh sebuah institusi atau unit kerja.

CALK adalah singkatan dari Catatan atas Laporan Keuangan. Ini adalah bagian integral dan sangat penting dari seperangkat laporan keuangan suatu entitas (baik perusahaan, organisasi nirlaba, maupun instansi pemerintah).

Daftar Informasi yang Dikecualikan (DID) adalah daftar terperinci atau kategori-kategori informasi publik yang tidak dapat diakses oleh masyarakat secara umum karena alasan-alasan tertentu yang diatur oleh undang-undang. Keberadaan DID ini merupakan pengecualian terhadap prinsip dasar keterbukaan informasi publik.

SK PPID merupakan singkatan dari Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Ini adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pimpinan suatu badan publik (misalnya, Kepala Dinas, Direktur Rumah Sakit, Rektor Universitas, Kepala Desa, atau Ketua Pengadilan) untuk menunjuk dan menetapkan individu atau tim yang bertanggung jawab sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan organisasi tersebut. Penunjukan PPID ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU ini mewajibkan setiap badan publik untuk membentuk dan menetapkan PPID agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi publik yang dimiliki oleh badan tersebut.

Standar pelayanan adalah tolok ukur yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan, baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik maupun dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Standar ini menjadi acuan bagi penyelenggara layanan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, serta menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menilai kualitas pelayanan tersebut.

Daftar Informasi Publik (DIP) adalah catatan yang berisi keterangan sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan badan publik, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.