Informasi Berkala

PP ini mengatur mengenai peraturan pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 dengan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Pemerintah ini memberikan pengaturan, penegasan, dan penjelasan lebih lanjut atas pengaturan mengenai: 1) penyelenggaraan upaya kesehatan; 2) pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan; 3) fasilitas pelayanan kesehatan; 4) kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan; 5) sistem informasi kesehatan; 5) penyelenggaraan teknologi kesehatan; 6) penanggulangan KLB dan wabah; 7) pendanaan kesehatan; 8) partisipasi masyarakat; dan 9) pembinaan dan pengawasan.

Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan dan klasifikasi, tugas dan fungsi, susunan organisasi, instalasi, wilayah kerja UPT bidang kekarantinaan kesehatan, kelompom jabatan fungsional, tata kerja, jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Undang-Undang ini mengatur tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. UU ini berisi mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, kejadian luar biasa dan wabah, pendanaan kesehatan, koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit ini merupakan penetapan susunan tim kerja di lingkungan unit pelaksana teknis bidang kekarantinaan kesehatan

Peraturan ini merupakan peraturan yang mengatur mengenai tata naskah dinas yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kesehatan

Keputusan Menteri Kesehatan ini menetapkan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan (Wilker) yang merupakan unit kerja fungsional di lingkungan pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas negara untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan

Keputusan Menteri Kesehatan ini berisi uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan

Buletin Epidemiologi adalah publikasi berkala yang berisi informasi terkini dan analisis mengenai pola kejadian, distribusi, dan determinan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya dalam suatu populasi.

Buletin Epidemiologi adalah publikasi berkala yang berisi informasi terkini dan analisis mengenai pola kejadian, distribusi, dan determinan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya dalam suatu populasi.

Buletin Epidemiologi adalah publikasi berkala yang berisi informasi terkini dan analisis mengenai pola kejadian, distribusi, dan determinan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya dalam suatu populasi.

Buletin Epidemiologi adalah publikasi berkala yang berisi informasi terkini dan analisis mengenai pola kejadian, distribusi, dan determinan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya dalam suatu populasi.

Buletin Epidemiologi adalah publikasi berkala yang berisi informasi terkini dan analisis mengenai pola kejadian, distribusi, dan determinan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya dalam suatu populasi.

Buletin Epidemiologi adalah publikasi berkala yang berisi informasi terkini dan analisis mengenai pola kejadian, distribusi, dan determinan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya dalam suatu populasi.

Buletin Epidemiologi adalah publikasi berkala yang berisi informasi terkini dan analisis mengenai pola kejadian, distribusi, dan determinan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya dalam suatu populasi.

Buletin Epidemiologi adalah publikasi berkala yang berisi informasi terkini dan analisis mengenai pola kejadian, distribusi, dan determinan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya dalam suatu populasi.

Buletin Epidemiologi adalah publikasi berkala yang berisi informasi terkini dan analisis mengenai pola kejadian, distribusi, dan determinan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya dalam suatu populasi.

Buletin Epidemiologi adalah publikasi berkala yang berisi informasi terkini dan analisis mengenai pola kejadian, distribusi, dan determinan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya dalam suatu populasi.

Buletin Epidemiologi adalah publikasi berkala yang berisi informasi terkini dan analisis mengenai pola kejadian, distribusi, dan determinan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya dalam suatu populasi.

Buletin Epidemiologi adalah publikasi berkala yang berisi informasi terkini dan analisis mengenai pola kejadian, distribusi, dan determinan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya dalam suatu populasi.

Buletin Epidemiologi adalah publikasi berkala yang berisi informasi terkini dan analisis mengenai pola kejadian, distribusi, dan determinan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya dalam suatu populasi.

Buletin Epidemiologi adalah publikasi berkala yang berisi informasi terkini dan analisis mengenai pola kejadian, distribusi, dan determinan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya dalam suatu populasi.

Buletin Epidemiologi adalah publikasi berkala yang berisi informasi terkini dan analisis mengenai pola kejadian, distribusi, dan determinan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya dalam suatu populasi.

Buletin Epidemiologi adalah publikasi berkala yang berisi informasi terkini dan analisis mengenai pola kejadian, distribusi, dan determinan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya dalam suatu populasi.

Buletin Epidemiologi adalah publikasi berkala yang berisi informasi terkini dan analisis mengenai pola kejadian, distribusi, dan determinan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya dalam suatu populasi.

Profil merupakan grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-hal khusus. Profil bertujuan memberikan gambaran/ informasi kepada pembaca tentang kegiatan dan hasilnya pada tahun yang bersangkutan dan perbandingan/ trend dengan tahun sebelumnya.

Hasil dari penilaian pendahuluan dan penerimaan usulan Unit/Satuaun Kerja menuju WBK/WBBM Nasional Tahun 2025, maka dikeluarkan Surat Nomor PS.08.02/C/710/2025 tentang usulan satuan Kerja Menuju WBK/WBBM Nasional tertanggal 15 April 2025 yang ditandatangani oleh dirjen Pengendalian Penyakit (P2). Hasil penilaian pendahuluan oleh Eselon I terhadap Satker yang diusulkan self assessment menuju predikat WBK dan WBBM tingkat Nasional tahun 2025, Balai Karkes Kelas I Bandung memperoleh nilai “88,78”.

Laporan SP4N LAPOR! adalah dokumen yang menyajikan rekapitulasi dan analisis data pengaduan masyarakat yang masuk melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan aplikasi LAPOR!. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah dalam merespons dan menindaklanjuti keluhan, aspirasi, atau permintaan informasi dari masyarakat terkait pelayanan publik.

Laporan SP4N LAPOR! adalah dokumen yang menyajikan rekapitulasi dan analisis data pengaduan masyarakat yang masuk melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan aplikasi LAPOR!. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah dalam merespons dan menindaklanjuti keluhan, aspirasi, atau permintaan informasi dari masyarakat terkait pelayanan publik.

Laporan SP4N LAPOR! adalah dokumen yang menyajikan rekapitulasi dan analisis data pengaduan masyarakat yang masuk melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan aplikasi LAPOR!. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah dalam merespons dan menindaklanjuti keluhan, aspirasi, atau permintaan informasi dari masyarakat terkait pelayanan publik.

Kesehatan global menghadapi tantangan serius dengan meningkatnya mobilitas manusia, barang, dan hewan antarnegara. Untuk mencegah masuk dan keluarnya penyakit menular, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP No. 28 Tahun 2024 hadir sebagai dasar hukum yang mengatur kekarantinaan kesehatan di Indonesia.

Sindrom metabolik adalah sekelompok kondisi kesehatan yang terjadi bersamaan dan meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes tipe 2. Kondisi ini meliputi obesitas perut, tekanan darah tinggi, kadar gula darah puasa tinggi, kadar kolesterol HDL (kolesterol baik) rendah, dan kadar trigliserida tinggi. Seseorang dikatakan mengalami sindrom metabolik jika memiliki setidaknya tiga dari lima faktor risiko in

Buletin Epidemiologi adalah publikasi berkala yang berisi informasi terkini dan analisis mengenai pola kejadian, distribusi, dan determinan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya dalam suatu populasi.

Buletin Epidemiologi adalah publikasi berkala yang berisi informasi terkini dan analisis mengenai pola kejadian, distribusi, dan determinan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya dalam suatu populasi.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sesuatu hal yang wajib dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pedoman PPID adalah Pedoman Umum Pelayanan Informasi Publik yang menjadi acuan atau panduan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. PPID sendiri adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan layanan informasi publik adalah dokumen yang disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memberikan gambaran dan evaluasi atas kinerja mereka dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Laporan ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas, yang mencakup rincian data, ringkasan layanan, kebijakan teknis, serta rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan di masa mendatang

Laporan layanan informasi publik adalah dokumen yang disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memberikan gambaran dan evaluasi atas kinerja mereka dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Laporan ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas, yang mencakup rincian data, ringkasan layanan, kebijakan teknis, serta rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan di masa mendatang

Laporan layanan informasi publik adalah dokumen yang disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memberikan gambaran dan evaluasi atas kinerja mereka dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Laporan ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas, yang mencakup rincian data, ringkasan layanan, kebijakan teknis, serta rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan di masa mendatang

Laporan layanan informasi publik adalah dokumen yang disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memberikan gambaran dan evaluasi atas kinerja mereka dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Laporan ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas, yang mencakup rincian data, ringkasan layanan, kebijakan teknis, serta rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan di masa mendatang

Laporan layanan informasi publik adalah dokumen yang disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memberikan gambaran dan evaluasi atas kinerja mereka dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Laporan ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas, yang mencakup rincian data, ringkasan layanan, kebijakan teknis, serta rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan di masa mendatang.

Laporan layanan informasi publik adalah dokumen yang disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memberikan gambaran dan evaluasi atas kinerja mereka dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Laporan ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas, yang mencakup rincian data, ringkasan layanan, kebijakan teknis, serta rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan di masa mendatang.

Laporan layanan informasi publik adalah dokumen yang disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memberikan gambaran dan evaluasi atas kinerja mereka dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Laporan ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas, yang mencakup rincian data, ringkasan layanan, kebijakan teknis, serta rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan di masa mendatang.

Laporan layanan informasi publik adalah dokumen yang disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memberikan gambaran dan evaluasi atas kinerja mereka dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Laporan ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas, yang mencakup rincian data, ringkasan layanan, kebijakan teknis, serta rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan di masa mendatang.

Laporan layanan informasi publik adalah dokumen yang disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memberikan gambaran dan evaluasi atas kinerja mereka dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Laporan ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas, yang mencakup rincian data, ringkasan layanan, kebijakan teknis, serta rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan di masa mendatang.

SOP disposisi surat adalah Prosedur Operasi Standar (SOP) yang mengatur cara pimpinan memberikan arahan atau instruksi kepada bawahan mengenai surat masuk, seperti untuk ditindaklanjuti, diteruskan, atau diarsipkan. SOP ini bertujuan untuk memastikan setiap surat dinas diproses secara seragam dan tepat sasaran sesuai dengan instruksi yang diberikan.

SOP (Standar Operasional Prosedur) alih media arsip adalah serangkaian panduan tertulis dan terstruktur yang menjelaskan langkah-langkah standar untuk mengubah arsip dari satu media ke media lain, biasanya dari media fisik (cetak) menjadi media digital. Tujuannya adalah untuk menjaga keaslian, mempermudah akses, dan memastikan kelestarian arsip untuk jangka panjang.

Buletin Epidemiologi adalah publikasi berkala yang berisi informasi terkini dan analisis mengenai pola kejadian, distribusi, dan determinan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya dalam suatu populasi.

Buletin Epidemiologi adalah publikasi berkala yang berisi informasi terkini dan analisis mengenai pola kejadian, distribusi, dan determinan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya dalam suatu populasi.

Laporan SP4N LAPOR! adalah dokumen yang menyajikan rekapitulasi dan analisis data pengaduan masyarakat yang masuk melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan aplikasi LAPOR!. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah dalam merespons dan menindaklanjuti keluhan, aspirasi, atau permintaan informasi dari masyarakat terkait pelayanan publik.

Laporan SP4N LAPOR! adalah dokumen yang menyajikan rekapitulasi dan analisis data pengaduan masyarakat yang masuk melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan aplikasi LAPOR!. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah dalam merespons dan menindaklanjuti keluhan, aspirasi, atau permintaan informasi dari masyarakat terkait pelayanan publik.

Laporan SP4N LAPOR! adalah dokumen yang menyajikan rekapitulasi dan analisis data pengaduan masyarakat yang masuk melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan aplikasi LAPOR!. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah dalam merespons dan menindaklanjuti keluhan, aspirasi, atau permintaan informasi dari masyarakat terkait pelayanan publik.

Buletin Epidemiologi adalah publikasi berkala yang berisi informasi terkini dan analisis mengenai pola kejadian, distribusi, dan determinan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya dalam suatu populasi.

Buletin Epidemiologi adalah publikasi berkala yang berisi informasi terkini dan analisis mengenai pola kejadian, distribusi, dan determinan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya dalam suatu populasi.

Buletin Epidemiologi adalah publikasi berkala yang berisi informasi terkini dan analisis mengenai pola kejadian, distribusi, dan determinan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya dalam suatu populasi.

Buletin Epidemiologi adalah publikasi berkala yang berisi informasi terkini dan analisis mengenai pola kejadian, distribusi, dan determinan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya dalam suatu populasi.

Buletin Epidemiologi adalah publikasi berkala yang berisi informasi terkini dan analisis mengenai pola kejadian, distribusi, dan determinan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya dalam suatu populasi.

Buletin Epidemiologi adalah publikasi berkala yang berisi informasi terkini dan analisis mengenai pola kejadian, distribusi, dan determinan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya dalam suatu populasi.

Buletin Epidemiologi adalah publikasi berkala yang berisi informasi terkini dan analisis mengenai pola kejadian, distribusi, dan determinan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya dalam suatu populasi.

Buletin Epidemiologi adalah publikasi berkala yang berisi informasi terkini dan analisis mengenai pola kejadian, distribusi, dan determinan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya dalam suatu populasi.

Buletin Epidemiologi adalah publikasi berkala yang berisi informasi terkini dan analisis mengenai pola kejadian, distribusi, dan determinan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya dalam suatu populasi.

Buletin Epidemiologi adalah publikasi berkala yang berisi informasi terkini dan analisis mengenai pola kejadian, distribusi, dan determinan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya dalam suatu populasi.

Buletin Epidemiologi adalah publikasi berkala yang berisi informasi terkini dan analisis mengenai pola kejadian, distribusi, dan determinan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya dalam suatu populasi.

Laporan Semester I PPID adalah dokumen resmi yang berisi rekapitulasi, evaluasi, dan analisis kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) suatu Badan Publik selama periode setengah tahun pertama (Januari hingga Juni) dalam satu tahun anggaran. Laporan ini merupakan bagian dari siklus pelaporan tahunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan peraturan turunannya.

Laporan SP4N LAPOR! adalah dokumen yang menyajikan rekapitulasi dan analisis data pengaduan masyarakat yang masuk melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan aplikasi LAPOR!. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah dalam merespons dan menindaklanjuti keluhan, aspirasi, atau permintaan informasi dari masyarakat terkait pelayanan publik.

Laporan SP4N LAPOR! adalah dokumen yang menyajikan rekapitulasi dan analisis data pengaduan masyarakat yang masuk melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan aplikasi LAPOR!. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah dalam merespons dan menindaklanjuti keluhan, aspirasi, atau permintaan informasi dari masyarakat terkait pelayanan publik.

Laporan SP4N LAPOR! adalah dokumen yang menyajikan rekapitulasi dan analisis data pengaduan masyarakat yang masuk melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan aplikasi LAPOR!. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah dalam merespons dan menindaklanjuti keluhan, aspirasi, atau permintaan informasi dari masyarakat terkait pelayanan publik.

Laporan SP4N LAPOR! adalah dokumen yang menyajikan rekapitulasi dan analisis data pengaduan masyarakat yang masuk melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan aplikasi LAPOR!. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah dalam merespons dan menindaklanjuti keluhan, aspirasi, atau permintaan informasi dari masyarakat terkait pelayanan publik.

Laporan SP4N LAPOR! adalah dokumen yang menyajikan rekapitulasi dan analisis data pengaduan masyarakat yang masuk melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan aplikasi LAPOR!. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah dalam merespons dan menindaklanjuti keluhan, aspirasi, atau permintaan informasi dari masyarakat terkait pelayanan publik.

Laporan SP4N LAPOR! adalah dokumen yang menyajikan rekapitulasi dan analisis data pengaduan masyarakat yang masuk melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan aplikasi LAPOR!. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah dalam merespons dan menindaklanjuti keluhan, aspirasi, atau permintaan informasi dari masyarakat terkait pelayanan publik.

Laporan FKP adalah dokumen yang memuat hasil komprehensif dari sebuah kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang telah diselenggarakan. Dokumen ini bukan hanya Berita Acara (BA) saja, melainkan rangkuman yang lebih luas dan terperinci, yang menyajikan seluruh proses, temuan, rekomendasi, hingga rencana tindak lanjut pasca-FKP.

Data statistik kepegawaian adalah kumpulan informasi kuantitatif mengenai karakteristik dan dinamika sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau lembaga. Data ini disajikan dalam bentuk angka, grafik, atau tabel yang telah diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terukur tentang kondisi kepegawaian

Profil merupakan grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-hal khusus. Profil bertujuan memberikan gambaran/ informasi kepada pembaca tentang kegiatan dan hasilnya pada tahun yang bersangkutan dan perbandingan/ trend dengan tahun sebelumnya.

Laporan Tahunan 2024 ini disusun dengan tujuan untuk melakukan evaluasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan, sebagai bahan evaluasi kinerja dan penyusunan program kerja tahun yang akan datang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya

Laporan layanan informasi publik adalah dokumen yang berisi pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi yang diberikan oleh sebuah badan publik kepada masyarakat. Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi badan publik dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat rincian tentang program, kegiatan, dan anggaran yang dialokasikan untuk setiap unit kerja dalam suatu organisasi atau institusi.

LAKIP adalah singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ini adalah laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah, baik atas rencana strategis maupun rencana tahunan yang telah disusun. LAKIP merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Semester I Tahun Anggaran 2025 secara garis besar berisikan informasi rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai selama Tahun Anggaran 2025. Pada awal tahun Perjanjian Kinerja telah ditetapkan sebanyak 8 (delapan) Kinerja Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung kepada Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit

Rencana Kinerja Tahunan 2025 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2025 - 2029

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen kesepakatan antara atasan dan bawahan yang memuat janji atau komitmen untuk melaksanakan program, kegiatan, dan/atau target kinerja tertentu dalam periode waktu yang telah ditetapkan, dengan dukungan anggaran yang relevan.

LAKIP adalah singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ini adalah laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah, baik atas rencana strategis maupun rencana tahunan yang telah disusun. LAKIP merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LAKIP adalah singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ini adalah laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah, baik atas rencana strategis maupun rencana tahunan yang telah disusun. LAKIP merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen kesepakatan antara atasan dan bawahan yang memuat janji atau komitmen untuk melaksanakan program, kegiatan, dan/atau target kinerja tertentu dalam periode waktu yang telah ditetapkan, dengan dukungan anggaran yang relevan.